Skip to main content

Sekolah Antikorupsi Tiba di Tanah Papua

Sejak berdiri tahun 1998, Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam usahanya selalu berupaya agar partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan kasus korupsi terus meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan ICW adalah melakukan pendidikan antikorupsi untuk berbagai kalangan.

Anak muda adalah salah satu kelompok masyarakat yang menjadi target ICW. Untuk menjaring target anak muda, ICW mencoba mengemas satu bentuk pelatihan yang menarik dan sesuai dengan minat dari kelompok anak muda. Oleh karena itu ICW membuat Sekolah Antikorupsi (SAKTI), sebuah program pendidikan antikorupsi yang coba mengemas isu antikorupsi menjadi lebih mudah di pahami oleh kalangan anak muda.

Pada tahun 2020 ICW berkesempatan mengadakan SAKTI di Papua dan Papua Barat dengan mendapat dukungan dari The Asia Foundation (TAF). SAKTI yang diberi tajuk SAKTI Tanah Papua ini juga bekerja sama dengan berbagai Organisasi Masyarakat Sipil dan aktor lokal. Organisasi yang bekerjasama dalam pelaksanaan SAKTi diantaranya KIPRa Papua dan Mnukwar Manokwari.

Sayangnya pada tahun 2020 Indonesia mengalami bencana pandemi COVID-19 yang akhirnya berdampak pada pelaksanaan SAKTI Tanah Papua. Pada awalnya SAKTI Tanah Papua direncanakan dilakukan tatap muka yang kemudian dilakukan secara daring. Pelaksanaan SAKTI Tanah Papua dilakukan terpisah antara Provinsi Papua dan Provinsu Papua Barat dengan masing -masing daerah melakukan pertemuan daring sebanyak 6 pertemuan. Untuk jumlah peserta masing-masing SAKTI dihadiri oleh 20 peserta yang telah lulus dalam beberapa tahapan seleksi.

Dalam pelaksanan SAKTI Tanah Papua ICW mengundang tidak hanya narasumber yang berasal dari ICW sendiri tetapi lebih mendorong narasumber yang berasal dari Tanah papua. ICW mengundang diantaranya Ibu Finntje S. Jarangga SE yang membahas dampak Korupsi Terhadap Gender, kemudian Vincen Mayor yang menjadi pemateri Cerita Aktivis serta Metusalak Awom yang menjelaskan materi Pengantar Anggaran Publik.

Pasca pelaksanaan SAKTI Tanah Papu para peserta diwajibkan melakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL), dalam pelaksanaan RTL para peserta melakukan uji Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang terbagi dalam dua isu, Sumber Daya Alam (SDA) dan Non-SDA, pada isu non-SDA peserta dapat bebas memilih isu yang diinginkan, misalnya isu COVID-19, dana otonomi khusus (Otsus) atau dana pendidikan di lembaga kampus.

Menguji KIP menjadi kegiatan yang penting terutama bagi publik, kadang dalam melakukan advokasi suatu isu publik memerlukan berbagai macam informasi, dan beberapa data informasi penting dokumennya dipegang oleh beberapa lembaga publik. Kegiatan ini dapat membantu masyarakat melakukan permintaan informasi sesuai dengan jalur yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini juga dapat menguji bagaimana sebuah lembaga publik  menyediakan informasi yang harus tersedia untuk masyarakat dan seberapa tinggi tingkat akses bagi informasi tersebut apakah tersedia atau sulit diakses.

Pada kegiatan RTL Sakti Tanah Papua walaupun banyak dari peserta memiliki kendala dalam mengakses informasi yang mereka inginkan, kegiatan ini dapat menjadi pegalaman berharga bagi mereka. Kedepan mereka akan memiliki cukup kemampuan jika suatu saat nanti ingin melakukan akses ke informasi publik.

Link