#LawanPelemahanKPK

DONATE SHARE

Sejak KPK gencar memberantas korupsi, muncul upaya pelemahan KPK oleh koruptor dan pendukungnya. Dukung ICW memperkuat KPK melalui program #MelawanPelemahanKPK

Dalam catatan ICW, salah satu upaya pelemahan terhadap KPK adalah melalui program legislasi atau penyusunan peraturan perundang-undangan. Sejak tahun 2011 sejumlah parpol di DPR berulang kali mengusulkan dan membahas Revisi UU KPK. Dalil untuk memperkuat KPK nyatanya tidak pernah terbukti. Sejumlah naskah Revisi UU KPK yang beredar hampir dipastikan akan mendeligitimasi kewenangan yang selama ini dimiliki KPK. Mulai dari aturan KPK berhak menerbitkan SP3, membatasi perekrutan penyidik independen, penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas, sampai membatasi usia KPK hanya 12 tahun. 

Selain Revisi UU KPK, DPR juga berupaya melemahkan KPK melalui Revisi Undang-Undang Hukum Pidana (RUU HP) dengan memasukkan delik korupsi dalam rancangan tersebut. Jika usulan ini disahkan maka dapat mengancam upaya pemberantasan korupsi.  Tindak pidana korupsi tidak lagi dinilai sebagai kejahatan extraordinary crime, kewenangan KPK dilemahkan dan Pengadilan Tipikor tidak berdaya dan koruptor diuntungkan. 

Berdasarkan sejumlah catatan tersebut maka sudah selayaknya DPR dan Pemerintah membatalkan pengaturan delik korupsi ke dalam RUU HP. Demi kesinambungan dan dukungan terhadap KPK maka yang lebih dibutuhkan saat ini pembahasan dan pengesahan Revisi UU Tipikor dan RUU Perampasan Aset milik koruptor .

Anda dapat menjadi bagian penting melawan pelemahan KPK melalui penolakan terhadap pembahasan RUU HP melalui program #LawanPelemahanKPK. Donasi yang Anda berikan digunakan untuk pembuatan kajian dari Guru Besar dan Koalisi LSM, Kampanye Publik melalui Media Sosial, Audiensi dengan Pemerintah dan Parlemen, Diskusi dan Pemantauan proses pembahasan di Parlemen.