#KawalDanaDesa

DONATE SHARE

Praktik korupsi saat ini tidak lagi terpusat diwilayah perkotaan namun mulai menyebar ke pedesaan. Dukung ICW untuk mencegah meluasnya korupsi dana desa melalui program #KawalDanaDesa  

Praktik korupsi dana desa tidak bisa dilepaskan akibat adanya kebijakan alokasi dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pasal 72 UU Desa menyebutkan bahwa desa mendapat pelimpahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian disebut sebagai Dana Desa.  

Proses pencairan alokasi dana yang disebar ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu. Tahun 2016 jumlah dana desa naik menjadi Rp 46 triliun dan terakhir pada tahun 2017 berjumlah Rp 60 triliun. Sayangnya pengelolaan dana desa tersebut masih diwarnai praktek korupsi sebagaimana ditemukan oleh ICW dan KPK.

Dari kajian ICW setidaknya ada tujuh bentuk korupsi yang kerap digunakan pemerintah desa untuk melakukan praktik-praktik korupsi dana desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, pengelembungan (mark up) harga, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Titik titik rawan korupsi dana desa muncul mulai dari fase perencanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan hingga pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Persoalan korupsi dana desa sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja. Jika tidak dilakukan pembenahan maka akan muncul kecenderungan peningkatanjumlah aktor dan kerugian dari korupsi dana desa dari tahun ke tahun. Selain mendorong proses penegakan hukum terus berjalan maka sedikitnya ada dua langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya praktek korupsi dana desa. 

Anda dapat membantu ICW melakukan upaya pencegahan korupsi dana desa melalui program #KawalDanaDesa. Donasi yang Anda berikan digunakan untuk membiayai kegiatan penyusunan modul kawal dana desa, pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa dalam mengelola dan mengawasi dana desa, serta memantau praktik korupsi dana desa.