#MiskinkanKoruptor

DONATE SHARE

Pemiskinan adalah salah satu cara membuat koruptor lebih jera. Dukung ICW mendorong lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset melalui program #MiskinkanKoruptor

 

Pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini gagal membuat jera kepada koruptor. Ketika penegak hukum bersusah payah menjerat koruptor, namun rata-rata vonis untuk perampok yang rakyat ini – berdasarkan data ICW selama 2016 – masih tergolong ringan, hanya 2 tahun 2 bulan penjara.

 

Selama di penjara, sang koruptor seringkali mendapatkan perlakukan istimewa dibandingkan dengan pelaku kriminal lain. Menempati sel mewah dan nyaman serta kemudahan mendapatkan obral remisi dan pembebasan bersyarat. Koruptor umumnya hanya menjalani setengah atau kurang dari masa hukuman yang harusnya dijalani. Hal yang paling miris adalah setelah keluar dari penjara, koruptor masih saja dihormati dan punya kesempatan untuk menjadi kepala daerah, anggota parlemen ataupun pejabat publik lainnya.

 

Mengandalkan dan menggunakan cara-cara biasa tentu saja tidak akan memberikan efek jera terhadap koruptor. Penghukuman untuk koruptor sebaiknya dilakukan dengan cara luar biasa (extra ordinary). Selain dipermalukan dengan pemberian sanksi sosial, menggunakan seragam atau diborgol, koruptor sebaiknya dihukum penjara secara maksimal, dirampas seluruh hartanya dan dimiskinkan. Koruptor di Indonesia cenderung lebih takut miskin daripada mendekam dipenjara.

 

Namun upaya pemiskinan terhadap koruptor di Indonesia – sebagai upaya pemberian efek jera – belum berjalan efektif karena salah satunya Negara ini belum memiliki regulasi tentang perampasan asset. Sejak 2014, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sesungguhnya telah menjadi prioritas regulasi yang harus disahkan namun faktanya parlemen bersama pemerintah belum juga memulai membahasnya.

 

Anda dapat membantu mendorong dibahas dan disahkannya RUU Perampasan Aset melalui program #MiskinkanKoruptor. Donasi yang Anda berikan digunakan untuk Penelitian, Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perampasan Asset versi Masyarakat Sipil, Kampanye Publik melaui Media Sosial, Audiensi dengan Pemerintah dan Parlemen, Diskusi Publik dan Pemantauan proses pembahasan di Parlemen.