Memantau Kebijakan Publik

Beberapa aturan kebijakan publik tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat luas  karena disalahgunakan oleh para oknum pejabat publik demi kepentingan pribadi. Contohnya saja revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dimasukan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dimana UU tersebut akan memangkas kewenakan KPK dalam hal penyelidikan dan penyidikan serta pengadilan khusus tipikor juga akan ditiadakan. Sehingga Indonesia Corruption Watch (ICW) perlu melakukan pemantauan beberapa aturan Kebijakan Publik untuk memastikan bahwa aturan tersebut memenuhi hak/kewajiban masyarakat luas bukan untuk kepentingan Pejabat Publik semata.

ICW baik secara Internal maupun berkoalisi dengan lembaga lain akan mengkritisi aturan kebijakan-kebijakan yang kontroversial atau tidak mewakili kepentingan masyarakat. Hasil pemantauanya dalam berbagai macam bentuk seperti Kajian, Jurnal, Pembuatan Petisi, Public Administration Review, Judical Review, Citizen Report Card hingga Audiensi dengan pejabat publik. ICW akan terus memantau hingga ada peraturan baru yang dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat.

Maka dari itu, kami mengajak kamu untuk mendukung program ini melalui donasi publik. Silahkan pilih donasi yang ingin kamu berikan di kanan layar berikut. Terimakasih atas dukunganmu!