Skip to main content

DONASI
Pemulihan Korban Korupsi

Hak-hak korban yang dirampas karena korupsi sering kali diabaikan. Fokus penegakan hukum  hanya terpaku pada menghukum pelaku saja, padahal kepentingan pemulihan korban atas kerugian yang terjadi karena korupsi perlu juga diakomodir. Ini upaya baru yang perlu anda dukung, agar korban akibat tindakan korupsi mendapat keadilan.

 

*Pastikan dukungan yang Kita berikan bukan berasal dari tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya.

Pemulihan Korban Korupsi

Pemberitaan mengenai penangkapan koruptor begitu masif diberitakan, bahkan sering menjadi headline disetiap media massa baik daring maupun luring. Tapi Kawan, pernahkah ada yang mengangkat pemberitaan mengenai korban korupsi? Mungkin ada, namun itu bukan yang jadi fokus utama. Sudut pandang pemberitaan selalu mengutamakan sisi pelaku, misalnya,  cara pelaku melakukan korupsi, jumlah harta pelaku korupsi, dan nilai kerugian negara yang timbul.

Bagaimana dari sisi korban korupsi? Dari penegakan hukum, khususnya penindakan kasus korupsi, hak-hak korban yang dirampas karena korupsi sering kali diabaikan. Fokus penegak hukum disisi penuntutan dimulai dari awal penyidikan, penuntutan hingga persidangan hanya terpaku pada pemidanaan pelaku saja, padahal kepentingan pemulihan korban atas kerugian yang terjadi karena korupsi perlu juga diakomodir.

Pada kenyataannya, Korupsi tidak hanya selalu menyoalkan kerugian negara secara ekonomi, namun kerugian ini bisa menyentuh kepentingan hidup orang banyak secara langsung, karena ada keadilan yang dirampas juga hilangnya hak atas pelayanan dari negara yang harusnya diterima masyarakat secara utuh. Oleh karenannya perlu ada skema pertanggungjawaban pelaku korupsi terhadap masyarakat yang dirugikan.

Namun dalam Undang-Undangn Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undangn nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) belum dapat secara jelas mengklasifikasi dan mengidentifikasi dampak kerugian yang dialami oleh korban korupsi. Identifikasi menjadi penting karena dapat menjadi syarat untuk mengajukan upaya hukum, yaitu permintaan ganti kerugian.

Dalam kesepakatan internasional, yakni pasal 35 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang Indonesia sendiri adalah negara peserta dan menyepakati aturan ini, menekankan untuk mewajibkan negara peserta (Indonesia) untuk menjamin jika ada pihak yang mengklaim sebagai korban ingin meminta ganti kerugian kepada pelaku korupsi. Sayangnya, jaminan bagi pihak yang dirugikan kejahatan korupsi tidak serta merta segera dibuatkan payung hukum oleh pemerintah dan DPR, bahkan perspektif lembaga kehakiman pun masih jauh dari pemahaman tersebut.

Di Indonesia sendiri aturan mengenai tuntutan ganti rugi terbatas pada tiga ketentuan saja namun rumusan aturan tersebut masih banyak celah jika ingin diterapkan secara maksimal. Masalah lainnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi upaya hukum permintaan hukum kepada pelaku korupsi masih minim.

Permasalahan di atas menjadi dasar bagi ICW untuk melakukan studi pemulihan hak bagi korban praktik korupsi dalam bentuk penelitian. Penelitian ini adalah upaya untuk mengurai berbagai permasalahan, diantaranya:

  1. Kedudukan korban kejahatan dalan aturan perundang-undangan

  2. Mengkaji perspektif dan pengalaman penegak hukum sertan LPSK dalam mendampingi korban kejahatan

  3. Membandingkan praktik pemenuhan hak korban di sejumlah negara, tantangan dan peluang pemulihan korban melalui upaya ganti rugi

  4. Studi kasus upaya pemulihan hak korban korupsi di Indonesia

Hasil penelitian ini akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bahan pembelajaran hukum, harapannya masyarakat memiliki pemahaman bahwa kerugian korupsi tidak hanya disisi ekonomi atau uang negara saja, masyarakat yang dirugikan oleh praktik korupsi juga mampu berdaya untuk melakukan pembelaan dan meminta ganti rugi kepada pelaku korupsi, juga menambah efek jera bagi pelaku dikarenakan ada dasar yang makin memberatkan hukuman bagi pelaku korupsi dalam bentuk ganti rugi.

Atas dasar ini ICW membutuhkan dukungan dari masyarakat agar dapat terus mengupayakan pemulihan bagi korban korupsi. Dukungan yang besar dari masyarakat akan memperkuat barisan gerakan antikorupsi di Indonesia agar terus dapat mengupayakan pemulihan dan pembelaan bagi korban korupsi.

___

ICW sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana donasi yang terkumpul. ICW akan mempublikasikan penggunaan dana dalam bentuk laporan yang mudah diakses untuk publik melalui website antikorupsi.org.

Selain donasi, dukungan anda juga dapat dilakukan dengan cara membeli merchandise yang tersedia di www.sahabaticw.org