Sejak berdiri tahun 1998, Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam usahanya selalu berupaya agar partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan kasus korupsi terus meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan ICW adalah melakukan pendidikan antikorupsi untuk berbagai kalangan.
Tahun 2020 adalah tahun penuh pembelajaran bagi Indonesia Corruption Watch. Pada bulan Maret 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan masuknya virus Corona ke wilayah Indonesia dan memutuskan Indonesia masuk dalam situasi pandemi COVID-19. Masa Pandemi mengakibatkan pembatasan diberbagai aktivitas masyarakat, baik aktivitas ekonomi maupun aktivitas lainnya agar dapat menekan penularan virus. Banyak orang mengalihkan fokusnya kepada kebutuhan kesehatan dan mengurangi pengeluaran disektor yang lain.
Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) merupakan wadah pengkaderan aktivis antikorupsi muda yang diselenggarakan setiap tahun oleh ICW. SAKTI didesain untuk mengembangkan ideologi antikorupsi, perspektif dan gerakan antikorupsi, pengetahuan mengenai korupsi dan cara-cara memberantasnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) memiliki moto “bersama rakyat memberantas korupsi”. Hal itu berarti dalam kerja-kerja ICW partisipasi publik menjadi sangat penting, agar gerakan antikorupsi terus tumbuh dan meluas. Sumbangan tenaga, keahlian dan dana adalah salah satu bentuk dukungan yang bisa dilakukan publik untuk ikut berpartisipasi.
ICW, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) meneken perpanjangan (keempat) nota kesepahaman dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif, pada Jumat (28/6/2019). Acara yang diselenggarakan di Kantor LKPP Jakarta ini, merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah dibangun sejak 2012 antara ketiga lembaga tersebut.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyelenggarakan kegiatan “Implementasi Kebijakan Tata Kelola Partai Politik dan Membangun Integritas Kader Partai” bersama dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta International Foundation for Electoral System (IFES). Kegiatan ini telah berlangsung pada Selasa hingga Sabtu, 25-29 Juni 2019 di Hotel Swissbell Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penguatan kader partai, mengimplementasikan gagasan antikorupsi kepada partai dan kader anggota legislatif PSI.
SELAMATKAN MAHKAMAH KONSTITUSI, ARIEF HIDAYAT HARUS MUNDUR
Arief Hidayat, Hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk kedua kalinya kembali dijatuhi sanksi oleh Dewan Etik karena terbukti bertemu dengan politisi DPR RI secara tidak patut.
Bantu kami tanda tangani dan sebar petisi ini https://www.change.org/p/selamatkan-mk
Band Efek Rumah Kaca (ERK) menantang kalian untuk mengCOVER lagu #SebelahMAta, tantangan ini untuk mendukung kesembuhan sahabat kita Novel Baswedan dan mendesak Presiden Jokowi segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan.
Yuks sahabat.. selengkapnya via https://www.instagram.com/sahabaticw
DPR baru saja sahkan revisi UU MD3.
Isinya begini :
1. Tiap orang yang dianggap “merendahkan DPR” dapat dipenjara.
2. Kalau dipanggil DPR, tidak datang = Bisa dipanggil paksa oleh polisi
3. Kalau anggota dewan mau diperiksa dalam kasus, harus dapet persetujuan MKD (Majelis Kehormatan Dewan).
Tolak kriminalisasi pengkritik DPR!
Dukung dan sebarkan petisi change.org/tolakUUMD3
