Kita Awasi Pemerintahan Baru

Kita dapat mendukung kegiatan-kegiatan untuk mengawasi kerja Pemerintah dan DPR, agar tidak ada lagi kebijakan yang menindas Kita

Protes besar-besaran berbagai elemen masyarakat pada 24 september lalu di berbagai daerah menjadi “pengantar” periode baru pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan juga anggota DPR periode 2019-2024. Gelombang protes ini adalah respon masyarakat atas buruknya hasil kinerja pemerintah dan DPR dimasa-masa akhir jabatan mereka, karena berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) buru-buru diproses untuk disahkan.

Diantaranya yang lolos disahkan adalah  RUU KPK yang substansinya membuat KPK tidak berkutik melawan koruptor, juga ada pembahasan mengenai RUU Pertanahan yang memudahkan untuk memidanakan para petani yang berjuang atas tanahnya, belum lagi RUU Minerba yang condong memberi “pelayanan” lebih bagi para pengusaha tambang, malah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang mendesak untuk segera disahkan tak juga dilakukan pengesahan walau pembahasannya sudah lama dilakukan.

Dimasa akhir jabatannya, DPR dan Pemerintah justru seperti sembunyi-sembunyi dalam melakukan pembahasan berbagai RUU, mereka membahas aturan yang mengatur hidup orang banyak dalam ruang yang tertutup rapat, kita sebagai masyarakat tak mampu mengaksesnya dan tidak sekalipun diajak bicara untuk memberi masukan, prosesnya dipercepat agar kita tak sempat memberi respon. Kinerja Pemerintah dan DPR yang seperti ini membuat kita perlu waswas terhadap periode pemerintahan selanjutnya, kita harus mengambil peran pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan DPR, kita tak bisa hanya jadi penonton, sedangkan segi-segi kehidupan kita diatur oleh para pejabat yang belum tentu berpihak kepada rakyat.

Apa yang bisa dilakukan?

Kegiatan-kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan DPR sebenarnya terus dilakukan berbagai kelompok masyarakat sipil, diantaranya yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), seperti melakukan penelitian terhadap kebijakan yang ada kemudian melakukan advokasi atau kampanye publik agar Kita memahami bahwa ada kebijakan-kebijakan yang harus didorong dan ada pula yang harus dicegah dan ditolak.

Namun kegiatan ini perlu didukung oleh Kita, karena kegiatan ini memerlukan dana yang tak sedikit, dana yang terkumpul dari penggalangan ini akan digunakan untuk 5 keperluan:

  1. Honor narasumber/ ahli
  2. Diskusi publik
  3. Perangkat/ media kampanye publik

ICW sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana donasi yang terkumpul, ICW akan mempublikasikan penggunaan dana dalam bentuk laporan yang mudah diakses untuk publik melalui website antikorupsi.org dan sahabaticw.org.

Jika Kita merasa penting untuk melakukan pengawasan dan tak ingin hanya jadi penonton saja, maka kita dapat mendukung dengan cara:

  1. Masukkan nilai donasi
  2. Klik “tambahkan”
  3. Lengkapi data diri kamu
  4. Pilih transaksi dengan kartu kredit, go pay, atau transfer bank

Pastikan dukungan yang Kita berikan bukan berasal dari tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya.

info lebih lanjut: 08111588474